Mencari Motif Utama Serangan Militer Barat ke Syria

Seperti beberapa kajian saya terdahulu di Global Future Institute (GFI), Jakarta, bahwa inti sari faktor penyebab peperangan di Syria, selain masing-masing pihak bertikai ingin menduduki ‘geostrategi posisi’ (geostrategy position) di Jalur Sutera, juga dalam rangka memperebutkan ‘geopolitik jalur pipa’ (geopolitic of pipeline). Selanjutnya untuk kejelasan apa dan kenapa geopolitic of pipeline serta bagaimana geostrategi posisi, nanti keduanya kita ulas. Tak boleh dipungkiri siapapun, aktor sesungguhnya konflik di Syria adalah para adidaya baik Barat maupun Timur, baik net oil exporter terlebih lagi jika ia masih net oil importer semacam banyak negara (adidaya) Barat yang haus akan minyak dan gas. Kemudian maksud “Barat” dalam catatan ini ialah Amerika (AS) dan sekutu, dan sudah tentu ada Israel di dalamnya. Dalam konteks ini, Syria cuma proxy war (medan laga) belaka. Tidak lebih. Kendati beberapa analis mencermati kronologis acaranya mirip Taliban yang disingkirkan karena menuntut terlalu banyak atas pipanisasi Unocal di Afghanistan, setidaknya kajian di atas memberi isyarat, bahwa Bashar al Assad seperti hendak disamakan “nasib”-nya dengan Taliban yang harus dilenyapkan karena dinilai bandel, dianggap rezim yang tak mau didekte oleh Barat. Menurut Craig Unger, wartawan lulusan Harvard University, dalam buku House of Bush, House of Saud, Scribner (2004) menulis, bahwa kebijakan politik AS di Timur Tengah selalu berkaitan dengan dua hal: minyak dan Israel. Merujuk statement Unger, lalu disandingkan ulasan Dina Y. Sulaeman, research associate GFI, terlihat ada kesamaan. Menurut Dina, Assad adalah satu-satunya pemimpin Arab yang hingga hari ini tetap teguh menolak damai dengan Israel, bahkan membantu Hizbullah melawan invasi Israel ke Lebanon Selatan, bahkan menyediakan pula perlindungan bagi para aktifis Hamas. Sebelum melangkah lebih jauh, selayaknya dikikis dahulu soal persepsi dan opini bahwa gejolak di Syria itu perang agama, sektarian, atau bentrokan antar mazhab dalam agama sebagaimana gegap gempita berita di beberapa media mainstream, jejaring sosial, media online, dan lain-lain namun dalam kendali Barat. Sekali lagi, opini tadi mutlak wajib dibuang jauh-jauh sebelum melanjutkan tulisan ini. Kenapa demikian, oleh sebab anggapan tersebut hanya deception (penyesatan), ataupun sekedar pengalihan situasi, atau kemungkinan malah taktik false flag yang dikibarkan AS dan sekutu guna menutupi hidden agenda, program yang sesungguhnya. Dalam politik praktis, hidden agenda justru merupakan tujuan pokok, sedang yang terekspose ke publik (open agenda) seringkali hanya ‘kedok’ semata. “Politik praktis memang bukan apa yang tersurat, melainkan apa yang tersirat. Jika Bush berbicara soal hak azasi manusia, maka yang ia dimaksud adalah minyak dan gas alam” (Pepe Escobar, Asia Times, 27/9/2007). Membaca kolonialisasi Barat via modus ‘adu jangkrik’ (divide et impera) selama ini di negara-negara target imperialisme, bahan dasarnya memang pluralisme wilayah baik keragaman etnik, keanekaan sekte, banyaknya agama dan penganut kepercayaan, dan lain-lain meski isue yang ditebar masalah demokratisasi, freedom, pemimpin tirani, hak asasi manusia (HAM) dan seterusnya (Baca: Mencermati Pola Kolonialisme di Syria dan Mesir, www.theglobal-review.com). Pluralisme meski bersifat alami, dari perspektif imperialisme justru menjadi data (bahan) awal bagi skema kolonial yang hendak ditancapkan, bahkan sering malah dijadikan sumbu ledak. Dalam berbagai modus intervensif misalnya, Paman Sam kerapkali mengganggu stabilitas negara-negara “target” dengan dalih serta isue-isue seperti demokrasi, HAM, korupsi, intolerasi, dan lainnya dengan memanfaatkan pluralitas baik kebhinekaan atau heterogenitas sosial politik di sebuah negara. Tetapi uniknya justru hal tersebut sering diabaikan, tidak disadari —atau pura-pura tak menyadari?— oleh berbagai elemen dan elit politik dari bangsa dimaksud. Entah kecanggihan skenario yang dijalankan, atau cantiknya permainan komprador di internal negeri. Entahlah. Yang wajib disadari serta diwaspadai bersama ialah munculnya gejala pada kementerian tertentu, atau institusi-institusi strategis di suatu negara dimanfaatkan sebagai ‘peternakan’ bagi asing. Maksud ’peternakan asing’ disini ialah elit dan pejabat yang ‘duduk’ di dalamnya merupakan bagian dari lingkaran kepentingan kolonialisme di negeri tempat mereka dilahirkan dan dibesarkan. Sekali lagi, itulah komprador! Beberapa sesi diskusi di Forum Kepentingan Nasional RI (KENARI), Jakarta, pimpinan Dirgo D. Purbo, memperoleh pointer bahwa conflict is protection oil flow and blockade somebody else oil flow. Ya, konflik hanya untuk melindungi kepentingan aliran minyak. Apakah ia diciptakan? Agaknya butiran KENARI pararel dengan asumsi yang kini tengah dibangun oleh GFI, Jakarta (2013), pimpinan Hendrajit: “Bahwa mapping konflik dari kolonialisasi yang dikembangkan Barat, hampir dipastikan segaris/satu route bahkan pararel dengan jalur-jalur SDA terutama bagi wilayah (negara) yang memiliki potensi besar atas minyak, emas dan gas alam”. Dari uraian di atas boleh disimpulkan walau masih prematur, bahwa konflik di Timur Tengah termasuk yang kini terjadi di Syria, Mesir, dan lain-lain sesungguhnya tak lepas dari kebijakan Paman Sam terkait minyak dan Israel. Mari kita perdalam lagi asumsi Unger tadi. Syria: “Titik Simpul”-nya Jalur Sutera Sebelum membahas motif utama serangan Barat, sebaiknya di-breakdown dahulu dua faktor penyebab sebagaimana disinggung pada awal tulisan ini, kenapa Syria dijadikan proxy war oleh para adidaya guna mempertaruhkan kepentingan nasional masing-masing. Istilah Jalur Sutera atau Silk Road diperkenalkan oleh Ferdinand Von Richthofen, Geografer asal Jerman sekitar abad ke-19. Nama jalur tersebut dipilih karena merujuk pada komoditas unggulan yang diperdagangkan yaitu kain sutera Cina. Inilah jalur melegenda sejak abad ke-2 meskipun kini telah banyak “dilupakan” para ahli strategi dunia. Tak bisa dielak, ia adalah rute (perdagangan) barang dan jasa, jalur ekonomi, kebudayaan, sekaligus sebagai jalur militer global. Jalur Sutera membentang sepanjang 7000-an km dari perbatasan Cina/Rusia – Asia Tengah – Timur Tengah – kemudian ke Eropa dan ke Afrika Utara hingga Maroko (lebih lengkap baca: Catatan Kecil tentang Jalur Sutera, www.theglobal-review.com). Salah satu keuniqan Silk Road adalah (membelah) di antara Dunia Barat dan Dunia Timur. Selain sebagai jalur ekonomi, budaya dan jalur militer lintas negara bahkan benua —– hampir semua negara di sepanjang jalur ini memiliki limpahan potensi kekayaan alam dan penghasil gas, minyak dan banyak jenis tambang lainnya. Inilah “jalur basah” yang menggiurkan kaum kapitalis dunia. Terkait geografi Syria yang merupakan titik simpul Jalur Sutera, dalam perspektif geopolitik disebut geopolitical leverage. Ini seperti “Selat Hormuz”-nya Iran, atau Singapore dengan “Selat Malaka”-nya, ataupun “Terusan Suez”-nya Mesir, dan lain-lain. Jika Indonesia berkehendak sebenarnya akan memiliki banyak geopolitical leverage terutama pada selat-selat dan alur perairan yang sering dilintasi kapal-kapal asing, tetapi sayangnya hal tersebut tidak diberdayakan oleh pemerintah. Bahkan konon, 80% devisa Australia sangat tergantung dari perairan Indonesia. Jujur saja, republik ini mempunyai geopolitic leverage karena letaknya di antara dua benua dan dua samudra, bahkan bila suatu ketika menggeliat dapat ditingkatkan “peran”-nya menjadi geopolitical weapon (senjata geopolitik), semacam gas weapon Rusia terhadap negara di sekitarnya. Contoh riil misalnya, bahwa 100% gas Eropa Timur bergantung pada Rusia. Boleh dibayangkan bila Beruang Merah menutup atau memutus jalur pipa ke Eropa. Bisa beku mendadak mereka. Itulah kedahsyatan gas weapon! Implementasi senjata geopolitik bagi Indonesia, semisal ditutup Selat Lombok, Selat Sunda, atau alur perairan lainnya bagi pelayaran asing dengan alasan kepentingan nasional RI terancam, kemungkinan bisa “terkencing-kencing” Aussie dan banyak negara dunia yang tergantung pada perairan Indonesia. Itu gambaran kasar. Penulis hanya ingin memperlihatkan betapa dahsyat geopolitic leverage yang dimiliki republik ini, terutama bila kelak diberdayakan secara maksimal. Maka siapapun rezim republik ini bila ia menerapkan hal sama —sebagaimana model fee yang dikenakan atas pipanisasi Syria— bagi kapal-kapal asing yang melintas di perairan Indonesia, wajib membayar per kontainer/sekian nominal menggunakan rupiah. Maka selain akan menambah besarnya kontribusi pada cadangan devisa dan APBN dari sektor fee, juga rupiah tak bakalan melemah karena dicari oleh banyak negara. Kembali ke Syria. Sejalan dengan anekdot tua yang hampir dilupakan banyak pakar geopolitik: ‘barang siapa menguasai Jalur Sutera, maka menjadi kunci percaturan dunia, barang siapa menguasai titik simpulnya maka identik menguasai separuhnya!’. Barangkali inilah satu faktor penyebab mengapa Syria diperebutkan para adidaya dunia. Mari kita lihat faktor lainnya. Geopolitik Jalur Pipa Berikutnya membahas geopolitic of pipeline, atau saluran (jalur) pipa di Syria. Ya. Sebagai “titik simpul” di Jalur Sutera, sudah tentu pipanisasi minyak dan gas baik dari dan menuju Syria sendiri, atau pipanisasi yang bersifat lintas negara bahkan antar benua itu ada, nyata dan berada. Tak bisa tidak. Isyarat Dirgo D. Purbo, mentor KENARI, ada fee untuk jasa pipanisasi sebesar 5 USD/per barel. Semacam ‘uang jaga’, atau istilah vulgarnya ‘jatah preman’. Pertanyaannya: berapa juta barel minyak dan gas/per hari dari negara-negara yang melalui pipa-pipa Syria? Keterangan Dirgo, pakar perminyakan Indonesia, ternyata fee sebesar 5 USD/per barel tidak dinikmati oleh Syria sendiri karena outlet pipanisasi yang mengalir ke Afrika Utara ada di Israel, demikian pula outlet jalur pipa yang ke Eropa berada di Ceyhan, Turki. Artinya ada sharing ketiganya bahkan kemungkinan lebih. Artinya berapa prosentase setiap outlet dan berapa untuk Syria, Dirgo tidak menjelaskan lebih lanjut. Belum ada data yang pasti memang, hanya circumstance evidence sebagaimana beberapa analis cermati ketika melihat “nasib” Assad hendak disamakan dengan Taliban yang disingkirkan karena menuntut terlalu banyak atas pipanisasi Unocal di Afghanistan. Agaknya di bawah rezim Assad, Syria dinilai sebagai negara yang tidak mau didekte terkait pipeline. Dan prinsip dasar penilaian geopolitik (Barat), apabila tidak sesuai dengan kepentingan nasionalnya (dan sekutu) maka pemerintah dimaksud mutlak wajib diubah, harus diganti, dikudeta, dan lain-lain. Paman Sam, Turki, Israel dan sekutu menginginkan terjaminnya aliran gas melalui Syria dan tidak menginginkan Assad menghalangi jalur pipa tersebut, ataupun menuntut keuntungan yang terlalu besar. Secara kronologis, sebenarnya tak sulit membaca serta memetakan peperangan di Syria yang terjadi dekade 2011-an, sebab konflik meletus hampir bersamaan dengan penandatanganan nota di Bushehr, Iran, pada 25 Juni 2011 perihal pembangunan pipa gas baru antara Iran-Irak-Syria. Pipanisasi lintas negara tersebut membentang 1.500 km dari Asaluyeh, lapangan gas terbesar di dunia milik Iran; kemudian dari Pars Selatan, Iran —terletak antara Qatar dan Iran— ke Damaskus. Panjang pipa di wilayah Iran 225 km, 500 km di Irak, dan Syria sekitar 500-700 km. Kemudian masih bisa diperpanjang melalui dasar Laut Mediterania ke Yunani. Investasi proyek ini sebesar 10 miliar USD serta mulai beroperasi pada 2014-2016. Luar biasa. Kapasitas yang diproyeksikan adalah 110 juta meter kubik gas/per hari (sekitar 40 miliar meter kubik/per tahun). Irak, Syria dan Libanon telah menyatakan kebutuhan pada gas Iran dengan rincian 25-30 juta meter kubik/hari bagi Irak, 20-25 juta meter kubik untuk Syria, dan 5-7 juta meter kubik hingga 2020 untuk Libanon. Sebagian pasokan gas akan dialirkan melalui sistem transportasi gas Arab ke Yordania. Dan kesepakatan untuk menyalurkan minyak dari ladang minyak di Kirkuk, Irak, ke pelabuhan Banias di Syria juga telah disetujui. Adanya sinyalir bahwa Turki dan Israel akan didepak dari persaingan pipeline ini, membuat kedua negara sepakat untuk berada ‘dibelakang’ para pemberontak atau oposisi anti Assad. Tapi di satu sisi, industri gas Rusia akan terancam jika rezim Syria terguling, sedang di sisi lain, Qatar dan Arab Saudi akan diuntungkan dalam persaingan pasar gas jika Bashar al Assad berhasil digulingkan. Inilah peristiwa yang tengah berposes dan bakal terjadi. Secara geopolitik, tidak heran bila Israel, Qatar, Rusia, Iran dan lain-lain melibatkan diri dalam lingkaran konflik baik mendukung rezim Syria atau dibelakang oposisi anti-Assad sesuai kepentingan nasionalnya. Jalur pipa gas dari Iran tersebut sesungguhnya menguntungkan Syria. Eropa pun akan memperoleh keuntungan, tetapi tampaknya Barat tidak menyukai. Entah kurang puas karena faktor pragmatis atau ideologi. Yang jelas, sekutu-sekutu pemasok gas Barat di Teluk Persia juga tidak senang, terutama Turki tidak akan menjadi pemasok gas nomor satu jika “keluar” dari permainan jalur pipa ini. Tampaknya jelas —walau sekilas— kenapa Syria dijadikan proxy war oleh para adidaya karena dua faktor penyebab yakni “geopolitic pipeline and geostrategy position”-nya di Jalur Sutera, jadi bukan peperangan akibat kuatnya sektarian, konflik agama, atau bentrok antar maszhab dalam agama, dan lain-lain, itu hanya modus false flag yang dimainkan Barat guna menutup hidden agenda sebagai tujuan pokok. Pertanyaannya kini: apa sesungguhnya motif utama (rencana) serangan militer Barat ke Syria? Baik geopolitic of pipeline maupun geo-strategi posisi sebagaimana uraian di atas bukanlah motif utama mengapa Syria menjadi rebutan adidaya, tetapi keduanya hanya faktor penyebab saja. Sekali lagi, mengulang pertanyaan di atas, sesungguhnya apa motif utama (rencana) serangan Barat ke negeri “titik simpul”-nya Jalur Sutera tersebut? Sebelum melangkah untuk membahas motif utama sebagai pokok topik artikel ini, mari menengok kembali surat Hugo Chaves, Presiden Venezuela kala itu kepada Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagaimana dikutip oleh Lizzie Phelan, 2011. Ya. Suratnya terkirim di tengah-tengah bombardier NATO terhadap Libya dengan berbekal Resolusi PBB Nomor 1973 tentang Zona Larangan Terbang (No Fly Zone). Ia menulis: “Ada ancaman yang sangat serius terhadap perdamaian dunia. Sebuah seri baru perang kolonial yang dimulai di Libya dengan tujuan jahat untuk memulihkan sistem kapitalisme global”. Hasil diskusi terbatas di GFI, Jakarta, tentang esensi surat Chavez ke Majelis Umum PBB seperti dicuplik oleh Phelan, diperoleh dua pointres. Pertama, bahwa sistem dan ideologi kapitalis kini di ujung kebangkrutan; kedua, ada modus-modus baru dalam metode kolonial di muka bumi. Dan agaknya, kedua isyarat tadi saling bertaut, berkait serta ada sebab dan akibat tak terpisah. Lalu, dimana letak keterkaitan kedua isyarat dimaksud? Sinyalemen Chaves bukannya mengada-ada. Betapa badai krisis ekonomi dan finansial seperti enggan berhenti menyapu negeri Paman Sam, selain ia sebagai titik inti serta awal krisis ekonomi global, termasuk negara-negara penyanggahnya. Efek domino tidak dapat dielak terutama jajaran Uni Eropa (EU). Tidak hanya ekonomi dan finansial, aspek lain seperti sosial, politik, moral dan lainnya pun diterjangnya. Banyak penembakan-penembakan massal di tempat umum, bahkan di pangkalan Angkatan Laut di Washington yang nota bene merupakan ksatrian militer bisa terjadi penembakan-penembakan. Ada badai, topan, serta banjir yang tak kunjung reda melanda Amerika. Bank-bank dan tidak sedikit lembaga sejenisnya gulung tikar. Ya. Sekitar 90-an bank dinyatakan ambruk. Beberapa negara bagian sepertinya mengambil sikap ingin memisahkan diri. Bahkan pusat otomotif di AS sekelas Detroit pun akhirnya colaps. Tak pelak, penganguran meningkat, unjuk rasa kian meraja lela menggugat kinerja kapitalis. Perlu dicatat, substansi gerakan Occupy Wall Street, Occupy Melbern, dan gerakan sejenisnya yang sempat marak kemarin di banyak negara, intinya memprotes dominasi segelintir elit (1%) super kaya raya, sedang sisanya (99%) biasa-biasa bahkan banyak yang terlunta-lunta. Tata Dunia yang diawaki kapitalis sebagai ideologi unggulan pasca Perang Dingin, sepertinya tengah berdiri di ujung kehancuran. Prof Dr Beat Bernet (21/11), pakar ekonomi Universitas Saint Gallen, Swiss, berani menyatakan bahwa dampak krisis finansial dan ekonomi EU adalah runtuhnya lembaga tersebut. Pasca krisis bank-bank dan lembaga finansial, niscaya akan memunculkan krisis politik. Dan UE di masa mendatang tidak akan bertahan dalam bentuk yang kita kenal saat ini (alias bubar). Hey, benarkah UE bakal bubar? Ia menambahkan, hingga kini tidak ada indikasi akan ada pemulihan kondisi di Eropa bahkan sampai beberapa bulan mendatang. Indikasi yang ada justru menunjukkan sebaliknya. Menurutnya, program penghematan dan kenaikan pajak diperkirakan akan menyulut instabilitas sosial di negara-negara UE. Bahkan akan muncul kekuatan baru yang bakal mengubahnya. Sejak dibentuk hingga kini, UE belum pernah menghadapi krisis separah dan seluas saat ini. Krisis finansial dan ekonomi itu disebut bak bola salju tak terbendung. Bukan hanya sekedar krisis nilai tukar euro saja, melainkan juga akar-akar krisis tersebut begitu dalam, termasuk di antaranya masalah struktur, penurunan kekuatan bersaing dan melemahnya kekuatan finansial anggota UE. Dosen ekonomi Eropa itu menekankan, kondisi saat ini sangat berbahaya dan dimensinya lebih luas dari yang diumumkan secara resmi. Saya tidak yakin krisis ini dapat diselesaikan dengan “payung penalang” atau dana-dana bantuan, kata Bernet. “Solusi yang dibicarakan hanya mampu menutupi permukaan masalah saja, oleh karena dasar krisisnya sangat dalam. Negara-negara yang mengeluarkan dana penyelamatan ekonomi hanya mengulur-ulur waktu. Pada hakikatnya, mata uang euro kini sudah sampai di ujung usianya”, jelas Bernet. Pertanyaan timbul, bagaimana dengan negara inti dan awal (sumber) krisis dalam hal ini AS itu sendiri? Sedangkan efek domino begitu mengerikan sebagaimana dipaparkan oleh Bernet. Betapa ironi. Di tengah krisis multi dimensional tak kunjung usai, Paman Sam justru menyebar militernya di berbagai belahan dunia dengan aneka dalih. Ada paradoks skenario saling bertolak belakang. Di satu sisi, rakyat AS dan sekutu ingin segera ada langkah-langkah nyata perbaikan ekonomi dan penarikan seluruh pasukan, namun di sisi lain, para elit penguasa menebar teror melalui penyebaran pasukan di berbagai belahan dunia. Agaknya inilah isyarat Chaves sesuai esensi suratnya ke PBB, bahwa AS dan sekutunya hendak menggunakan “seri baru” perang kolonial guna memulihkan sistem kapitalisme yang terseok-seok menuju kehancuran. Dan jika merujuk surat Chaves, tampaknya seri baru perang kolonial tersebut telah dimulai di Libya. Apakah itu? Utang Dibayar Bom! Kembali pada pointers diskusi terbatas di GFI, pimpinan Hendrajit, sekurang-kurangnya telah diendus pola atau metode (seri baru) penjajahan yang hendak ditebar oleh AS dan sekutu di muka bumi, dan salah satunya adalah modus ‘utang dibayar bom’. Ya. Utang dibayar bom! Maka merujuk suratnya Chaves tentang seri baru perang kolonial berpola ‘utang dibayar bom’ telah diawali oleh Barat ketika mereka menyerbu Libya. Inilah kronologis secara sederhana. Tak bisa tidak. Keberanian Gaddafi mencetak uang emas/dinar disinyalir merupakan titik awal. Ia menyatakan bahwa sistem transaksi minyak Libya harus menggunakan dinar, bukan uang kertas (US Dollar) seperti biasanya. Hal tersebut membuat AS dan UE geram sebab mereka berutang lebih 200 miliar USD atas minyak Libya. Secara kasuistis, gempuran Barat terhadap Libya hampir mirip dengan serbuan militer AS dan sekutu ke Irak, oleh karena salah satu penyebabnya —meski banyak penyebab lainnya— diawali ketika Presiden Saddam Hussein menyatakan transaksi minyaknya harus menggunakan uero, bukan dolar AS lagi. Kebijakan (rencana) Saddam tadi membuat rezim Bush Jr marah besar dan berujung invasi militer oleh AS dan sekutu ke Negeri 1001 Malam dengan isue: ‘Saddam menyimpan senjata pemusnah massal’. Stigma bergerak. Itulah modus lanjutan yang bisa dipotret dalam invasi ilegal dimaksud. Artinya ketika di lapangan tidak ditemukan senjata pemusnah massal (bahkan hingga kini tak terbukti), maka isue pun berubah ‘melawan pemimpin tirani’. Selanjutnya tatkala Saddam berhasil digantung oleh Bush Jr, maka stigma pun diubah lagi menjadi ‘menjaga stabilitas’, demikian seterusnya. Sekali lagi, itulah sekilas cerita ‘stigma atau isue bergerak’ yang pernah dimainkan Barat ketika Saddam berkuasa, dimana hakiki stigma sejatinya hanya dalih dan pembenaran bagi pendudukan AS dan sekutu di Irak. Kembali ke Libya. Selain daripada itu, bahwa konsesi para korporasi minyak milik Barat di Libya berakhir tahun 2012-an. Gaddafi mengatakan bahwa jika mereka tidak segera membayar utangnya dengan uang emas, maka konsesi baru akan diberikan kepada perusahaan-perusahaan minyak milik Rusia dan Cina (http://libyasos.blogspot.com/). Sudah barang tentu deadline itu membuat para pemilik korporasi minyak Barat kebakaran jenggot. Sebagaimana uraian sekilas di atas, khusus dalam prinsip dasar geopolitik (Barat), apabila suatu negara dinilai tak lagi selaras dengan kepentingan nasionalnya (dan sekutu) maka pemerintah dimaksud mutlak harus diganti, dikudeta, dan lain-lain. Singkat cerita, terbitnya Resolusi PBB Nomor 1973 tentang No Fly Zone bagi Libya yang mandatnya turun ke NATO, sejatinya ialah penerapan modus kolonial baru bertitel “utang dibayar bom”! Dugaan GFI, sasaran berikutnya dalam metode ‘utang dibayar bom’ pasca Libya adalah Cina dan Jepang. Kenapa Jepang, bukankah ia sekutu dekat Paman Sam di Asia? Dalam politik, tak ada kawan dan lawan abadi tetapi kepentingan sebagai ‘tuhan’. Kalau Cina sudah jelas, selain ia merupakan kompetitor dalam mengkonsumsi BBM (separuh) di pasar dunia, juga dalam beberapa asymmetric warfare sepertinya Cina lebih unggul daripada Paman Sam. Simak utang AS kepada kedua negara tadi. Cina menguasai surat utang milik AS sebesar 1,107 triliun USD, meski September 2011 turun dibanding per Juli 2011 yang sebesar 1,173 triliun USD. Entah 2013 kini. Mungkin lebih berlipat lagi angkanya mengingat, selain ekonomi AS belum stabil, juga munculnya berbagai bencana yang tak kunjung usai menyapu kota-kota di Amerika. Sedang Jepang selain merupakan partner dagang terbesar, ia menguasai surat utang AS hingga mencapai 1,038 triliun USD (Detik.com, 02/02/2012, 08:35:56, Ini Dia Pemberi Utang Terbesar AS). Isue dan pemicunya diperkirakan sengketa Kepulauan Diaoyu/Senkaku antara Cina versus Jepang. Disinyalir AS akan kembali menerapkan metode “utang dibayar bom” seperti ia dan NATO membombardir Libya era 2011-an dulu. Sengketa kepulauan bakal dijadikan isue, pemicu sekaligus skenario utama dalam melancarkan seri baru penjajahan melalui taktik divide et impera. Adu domba negara-negara proxy. Kembali ke Syria lagi. Hipotesa pun berkembang: apakah motif utama AS dan sekutu menyerang Syria ialah guna menerapkan kembali modus utang dibayar bom seperti yang ia lakukan di Libya, atau (kemungkinan akan dilakukan) terhadap Cina dan Jepang? Mari kita telaah hipotesa ini agak dalam. Memang tak diketemukan data utang AS kepada Syria, demikian pula sebaliknya sebagaimana utangnya terhadap Libya, Cina, Jepang, dan lain-lain. Akan tetapi tagihan PBB pada AS ternyata cukup besar. Data 2010 menyebut, bahwa ia memiliki utang sebesar 1,2 miliar USD (15 Oktober 2010 17:14 wib, Fajar Nugraha – Okezone). Tidak bisa dielak, angka itu setara dengan seperempat tunggakan iuran dari keseluruhan anggota PBB. Entah sekarang. Kemungkinan justru lebih membengkak mengingat sistem perekonomian Paman Sam belum pulih. Pertanyaanya: siapa bisa ‘menekan’ superpower untuk segera melunasi utangnya kecuali PBB? Inilah asumsi pembuka. Sebagaimana dibahas bab terdahulu, Syria kini tengah merintis pembangunan pipa gas dari Irak dan Iran. Seandainya hal ini terwujud, maka Syria akan sangat kaya dan bahkan kuat karena faktor fee atas geopolitic of pipeline dan geo-strategi posisi di Jalur Sutera. Hal yang sangat dikhawatirkan oleh Israel karena saluran pipa ke Mediterania mutlak harus melalui Syria, walau outlet pipanisasi yang menuju Afrika Utara ada di Isreal dan outlet ke Eropa berada di Turki (Ceyhean), tetapi Syria merupakan “titik simpul” dari semua pipanisasi minyak dan gas di Jalur Sutera. Sekali lagi, betapa dahsyatnya pemberdayaan geopolitik Syria oleh Presiden Bashar al Assad. Pada mapping geopolitik di Jalur Sutera jelas terbaca, bahwa Israel dan Turki yang ketempatan outlet saluran pipa Iran-Irak-Syria sebagaimana nota di Bushehr, Iran, 25 Juni 2011 adalah sekutu dekat Barat. Maka guna penguasaan pipeline dimaksud, rencana penggulingan rezim Assad adalah langkah pasti. Tak boleh tidak. Inilah beberapa kronologis acara. Ketika Arab Spring sukses menerjang Tunisia, Yaman dan Mesir tetapi ternyata gagal di Iran, termasuk Syria, maka kualitas isue pun ditingkatkan menjadi ‘perang sipil’ yang diawaki oposisi anti-Assad yang didukung sepenuhnya oleh Barat (baca: Mencermati Pola Kolonialisme di Syria dan Mesir, http://www.theglobal-review). Sudah tentu bumbunya adalah sektarian sebagai citarasa terlezat bagi konflik-konflik di Timur Tengah. Dalam perang sipil pun sempat dimunculkan beberapa goro-goro agar supaya terbit Resolusi PBB sebagaimana lazimnya di Libya, Irak, dan lain-lain. Pertama adalah tuduhan genosida (pelanggaran HAM) terhadap militer pemerintah Syria di Hawla. Isue inipun terbantah dan tak terbukti sehingga dalih humanitarian intervention PBB tak jadi ‘mendarat’ di Syria. Kedua, tuduhan penggunaan senjata kimia oleh militer Assad yang hingga kini masih tarik ulur antara Rusia versus AS. Kendati Tim Pertama PBB dibawah pimpinan Carla Del Ponte, anggota Komisi Independen untuk Penyelidikan di Syria sudah mengatakan: “Kami tidak menemukan bukti bahwa pasukan pemerintah Damaskus menggunakan senjata kimia terhadap milisi bersenjata” (Reuters, Senin 6/5/13). Tampaknya kini Barat menggelorakan kembali tuduhan penggunaan senjata kimia kepada militer Syria. Silahkan dihitung, sudah berapa tahapan skenario bila dimulai dari Arab Spring hingga senjata kimia guna melengserkan rezim bandel —-di mata Barat— seperti Bashar al Assad. Kuat dugaan penulis, apakah gagal atau terlaksana perihal (rencana) serangan Barat ke Syria, maka motif utamanya ialah utang dibayar bom sebagai metode pamungkas. Entah guna melunasi berbagai utangnya baik kepada Cina, Jepang, atau PBB, dan lainnya, inilah motif utama yang dapat dibaca. Ya. Menguasai Syria ibarat mengendalikan separuh Jalur Sutera, terutama konpensasi fee atas setiap pipanisasi disana. Teorinya ada: “Kapitalisme yang terjebak krisis akhirnya membuahkan fasisme, sedang fasisme ialah perjuangan penghabisan para monopolis kapitalis yang terancam bangkrut” (Bung Karno, 1959). Mungkin inilah jawaban atas surat Chaves dahulu. Itulah satu-satunya jalan! Terimakasih.